No image available for this title

AKIBAT HUKUM PENGALIHAN FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI MENJADI KENDARAAN UMUM DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1993 TENTANG ANGKUTAN JALAN



Dalam perjalanannya pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Namun transportasi umum harus memenuhi syarat yang berlaku, tetapi dalam perjalanannya angkutan umum resmi banyak mengalami permasalahan transportasi, khususnya persaingan dengan armada kendaraan bermotor pribadi dengan plat nomor hitam. Kendaraan tersebut tidak seharusnya dipergunakan sebagai angkutan umum akan tetapi sebagai angkutan pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Dari uraian tersebut, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum pengalihan fungsi kendaraann bermotor, perlindungan hukum terhadap penumpang yang menggunakan kendaraan mobil pribadi sebagai angkutan umum dan sanksi hukum terhadap pengguna kendaraan bermotor pribadi yang dipergunakan sebagai angkutan umum.
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-Undang, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, dan metode analisis data dalam penelitian ini diperoleh dengan dianalisis secara yuridis kualitatif, kualitatif karena analisis data dilakukan tanpa menggunakan metode-metode matematika dan rumus-rumus statistik.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pengalihan fungsi kendaraan bermotor adalah Pasal 173 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kendaraan mobil pribadi menjadi angkutan umum tidak mendapat santunan dari asuransi jasa raharaja. Oleh karena itu baik tertanggung maupun PT Jasa Raharja sebagai penanggung terikat untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Sanksi hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor pribadi yang dipergunakan sebagai angkutan umum terdapat dalam Pasal 304, Pasal 106 ayat (3), dan Pasal 308 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment