No image available for this title

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN SEBAMBANGAN DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT



Perkawinan merupakan salah satu hasil dari suatu interaksi sosial, adanya keterkaitan antara manusia yang berlainan jenisnya (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam adat istiadat, budaya, agama, dan suku bangsa, hal ini menyebabkan adanya peraturan dalam adat istiadat dari daerah yang dianut dalam lingkungan masyarakat Hukum Adat tertentu. Dalam masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun terdapat istilah perkawinan sebambangan atau dapat disebut kawin lari. Perkawinan sebambangan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun di dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun perkawinan ini harus memenuhi atau mentaati aturan-aturan yang ada di dalam peraturan Perundang-undangan.Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan perkawinan Sebambangan (kawin lari) dalam masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun menurut Hukum Adat dan untuk mengetahui akibat dari perkawinan Sebambangan (kawin lari) dalam masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian mengenai situasi dan kondisi perkawinan sebambangan berdasarkan fakta-fakta dikaitkan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, dan asas. Analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah perkawinan sebambangan dalam masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun merupakan suatu perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya dalam suatu perkawinan. Anak yang sah merupakan anak hasil dari perkawinan yang sah, anak yang dihasilkan dari perkawinan sebambangan merupakan anak yang sah dikarenakan perkawinan sebambangan merupakan perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia.
Kata Kunci : Pekawinan, Hukum Adat , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Adat Pepadun Lampung.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment