No image available for this title

Kebijakan Legislasi yang Menetapkan Pidana Minimum Khusus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Perubahan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Salah satu kebijakan baru dalam bidang pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU Tipikor) adalah pemberlakuan batas pidana minimum. Kebijakan ini diharapkan akan
mengurangi disparitas, meningkatkan hukuman bagi koruptor, dan pada akhirnya mengurangi tindak
kejahatan korupsi. Tetapi nyatanya hingga sekarang tujuan-tujuan tersebut tidak tercapai, dan bahkan
cukup banyak hakim yang menyimpangi ketentuan batas pidana minimum yang telah diatur secara tegas
dalam kedua undang-undang tersebut. Itu mengindikasikan bahwa ada yang kurang tepat dalam
formulasi kebijakan-kebijakan tersebut sehingga timbul persoalan dalam tahap aplikasi. Karena itu,
tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam tentang: 1) bagaimana sebenarnya
kebijakan-kebijakan dalam UU Tipikor terkait pidana minimum dan, mengingat kenyataan kurang
efektifnya kebijakan-kebijakan yang ada, bagaimana kebijakan-kebijakan idealnya dan 2) bagaimana
status putusan hakim yang menyimpangi batas pidana minimum.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder
yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Pengumpulan data dilakukan
melalui studi pustaka terhadap perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang
berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan menafsirkan ketentuanketentuan hukum yang relevan, terutama ketentuan-ketentuan terkait pidana minimum yang dimuat
dalam UU Tipikor, dan kemudian mengkosntruksi ketentuan-ketentuan ideal yang diuraikan secara
deskriptif.
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1. UU tipikor memuat beberapa kebijakan yang bermasalah,
di antaranya: 1) menetapkan hanya satu batas pidana minimum untuk satu jenis pidana (pendekatan
one size fits all). Kebijakan ini sering menempatkan hakim dalam dilema antara mematuhi isi undangundang sesuai asas legalitas tetapi tidak memenuhi rasa keadilan karena pidana minimum yang
dijatuhkan dirasa terlalu tinggi, atau memenuhi rasa keadilan tetapi melanggar asas legalitas dengan
menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum. Kebijakan idealnya adalah menetapkan beberapa batas
pidana minimum untuk memberi ruang gerak yang cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang
memenuhi rasa keadilan dan sekaligus mematuhi asas legalitas; 2) menganut sifat melawan hukum
materil. Kebijakan ini sering menimbulkan kontroversi karena kadang ditafsirkan sebagai memberi
diskresi yang tak terbatas bagi hakim. Kebijakan idealnya adalah menganut sifat melawan hukum
formil, dengan ketentuan bahwa hakim dibolehkan membuat pertimbangan subyektif mereka bila kasus
hukum yang dihadapi tidak diatur secara tegas dalam undang-undang; dan 3) menetapkan batas pidana
minimum yang lebih rendah bagi koruptor aparatur negara dibanding koruptor rakyat biasa. Kebijakan
idealnya adalah menetapkan batas pidana minimum yang lebih tinggi bagi koruptor aparatur negara.
Dan 2. Kedudukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum dalam tindak pidana
korupsi masih mengambang, dalam arti bahwa putusan seperti itu jelas melanggar ketentuan undangundang, tetapi dalam realitasnya selama ini putusan pidana di bawah minimum khusus yang sudah
inkracht tidak pernah dianulir, artinya secara diam-diam dianggap sah saja. Dengan kata lain, putusan
seperti itu de jure tidak sah, tetapi de facto diaggap sah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa UU
Tipikor, terutama yang menyangkut ketentuan-ketentuan mengenai batas pidana minimum, masih
mempunyai sejumlah kelamahan dan karena itu perlu diamandemen.
Kata Kunci: Proporsionalitas, disparitas, diskresi, keadilan, legalitas


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment