No image available for this title

Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.



Description Not Available


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : .,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment