No image available for this title

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA ANTARA ROSMINAH BR. SURBAKTI MELAWAN PT.SINAR MITRA SEPADAN FINANCE NO 516 K/pdt.Sus-BPSK/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA



Lembaga Pembiayaan sangatlah penting dalam dunia bisnis,dan perekonomian bangsa Indonesia, terkait dalam hal jaminan fidusia dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan usahanya sesuai Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, salah satu contohnya yaitu dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia yang sudah mempunyai aturannya yang diatur dalam Peraturan KAPOLRI No.8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang masih terdapat masalah adanya penarikan secara sepihak dengan menggunakan tenaga internal yang membuat keadaan tidak aman, dan nyaman bagi para pihak yang terkait.
Permasalahan diatas dianalisis melalui spesifikasi penelitian yang bersifat Deskriptif (descriptive research), sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, kemudian metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, kemudian pengumpulan data penelitian ini melalui penelitian hukum normatif, kemudian analisis data dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan putusan Nomor 516 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 adalah Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan KAPOLRI No. 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, kemudian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) , dan Putusan Pengadilan Negeri dalam kasus ini sebagai dasar hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dan kedua, pelaksanaan putusan yang dapat disimpulkan bahwa adanya penarikan secara sepihak objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan Peraturan KAPOLRI No. 8 tahun 2011, kemudian gugatan itu sampai pada tingkat kasasi, sehingga Mahkamah Agung memutus dan mengadili sendiri bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari Rosminah Br. Surbakti, kemudian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , kemudian Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan kemudian dilihat dari hal-hal tersebut, maka permasalahan ini harus mengacu kembali pada perjanjian sebelumnya yang telah mereka buat dan disepakati.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment