No image available for this title

ANALISA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK ATAS UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN



ANALISA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK ATAS UMKM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Abstrak

Pajak merupakan aspek penting bagi pendapatan Negara Indonesia. Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum. Namun, nilai tax ratio Indonesia masih relatif kecil. UMKM sebagai penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) terbesar tapi relatif kecil membayar pajak sehingga menimbulkan tax gap. PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 32 Tahun 2018 sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 M dimana menurut UU No. 46 Tahun 2000 batasan Rp 4,8 miliar merupakan katagori UMKM. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dilaksanakan dengan pemberian kemudahan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode dimana peneliti mengumpulkan data penelitian dan literatur-literatur lainnya dan kemudian menguraikannya secara rinci untuk mengetahui permasalahan penelitian dan mencari penyelesaiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan PP No.23 Tahun 2018 adalah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 sebesar 1% dari omset bruto dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%. Namun, PPh atas PP tersebut masih mengandung ketidakadilan karena PPh atas PP No. 23 Tahun 2018 bersifat final dengan dasar pengenaan pajak tarif tunggal 0,5% dari peredaran bruto untuk semua jenis usaha. Penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses
Keyword(s)

File Attachment