No image available for this title

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG 122/PID.SUS/2017/PN.BDG)”.



TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENCEGAHA DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI JAWA BARAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 122/PID.SUS/2017/PN.BDG)
NOVITA AFRIANTY
ABSTRAK
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana perdagangan orang dihubungkan dengan implementasi PERDA Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di jawa Barat merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas praktik-praktik perdagangan orang khususnya di Jawa Barat. Namun pelaksanaan dari implementasi PERDA tersebut ternyata masih ditemui banyak permasalahan dan kendala di lapangan. Hal itu dapat dilihat dengan maraknya kasus perdagangan orang di jawa barat salah satunya yaitu yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 122/Pid.Sus/2017/Pn.Bdg..
Permasalahan diatas dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan yang bersifat yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi dokumen. Dimana hal itu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu terkait dengan analisis yuridis mengenai tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasi PERDA Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat dalam perspektif perlindungan masyarakat dan juga terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 122/Pid.Sus/2017/Pn.Bdg.
Hasil pembahasan terkait Analisis yuridis mengenai tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara yuridis lebih jelasnya diatur dalam bab II (dua) yang terdiri dari 16 Pasal, diantaranya yaitu dimulai dari Pasal 2 hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan dalam hal Implementasi PERDA Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat dalam Perspektif Perlindungan Masyarakat itu dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat dengan menerapkan prosedur pencegahan secara preventif dari perdagangan orang di Jawa Barat. Sedangkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN.BDG itu dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment