No image available for this title

Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing) Yang Bersifat Restraint of Trade Dalam Pengangkutan Kargo Dikaitkan Dengan Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perlindungan Konsumen



Salah satu perjanjian yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah
perjanjian penetapan harga yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), karena hal tersebut
dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Penulis meneliti perjanjian
penetapan harga yang bersifat restarint of trade dalam pengangkutan kargo yang
mengacu pada hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen
dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan perjanjian
penetapan harga yang bersifat restraint of trade dalam pengangkutan kargo serta
untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dari
perjanjian penetapan harga tersebut.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif,
yaitu menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat
perjanjian penetapan harga yang bersifat restraint of trade dalam pengangkutan
kargo yang dikaitkan dengan hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan
konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi
dokumen dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian penetapan harga
yang bersifat restraint of trade dalam pengangkutan kargo (Jakarta - Pontianak)
merupakan perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 5
Tahun 1999. Unsur-unsur Pasal 5 Ayat (1), yaitu pelaku usaha, perjanjian, pelaku
usaha pesaing dalam pasar bersangkutan, dan harga pasar terpenuhi dalam
perjanjian pengangkutan kargo (Jakarta - Pontianak) sehingga perjanjian tersebut
termasuk perjanjian penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat
(1) UU Nomor 5 Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut, maka majelis KPPU
dalam Putusan Nomor 02/KPPU-I/2003 membatalkan perjanjian pengangkutan
kargo (Jakarta - Pontianak) tersebut. Perlindungan hukum terhadap konsumen dari
perjanjian penetapan harga yang bersifat restarint of trade dalam pengangkutan
kargo didasarkan pada ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan UU Nomor 8
Tahun 1999. Perlindungan hukum terhadap konsumen dimulai dengan
terakomodasinya keluhan masyarakat melalui laporan secara tertulis kepada
KPPU terkait adanya pelanggaran persaingan usaha, khususnya dalam bidang
pengangkutan kargo melalui laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1)
UU Nomor 5 Tahun 1999. KPPU sendiri secara proaktif melindungi konsumen
dengan memonitor harga dan pasokan jasa pengangkutan kargo di pasar. Dalam
hal telah terjadi pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU
diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan
pembatalan perjanjian; penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik
monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau
merugikan masyarakat; penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau pengenaan
denda. Lebih lanjut, terhadap pelaku usaha juga dapat dikenakan pidana denda
atau pidana kurungan pengganti denda.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment