No image available for this title

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 140/PID.SUS/2018/PN.JKT.SEL JUNCTO TUJUAN PEMIDANAAN



Problematika pidana mati merupakan suatu permasalahan yang sangat senteral, cukup aktual dan polemik berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab khususnya di Indonesia. Sanksi pidana mati merupakan sanksi yang sangat berat karena harus menghilangkan nyawa seseorang terdakwa hal inilah yang mengundang kontroversi khususnya dalam pemberlakuan pidana mati, yang di mana pidana mati bertentangan dengan HAM, UUD 1945, Nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL?, dan bagaimanakah daya guna penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihubungkan dengan tujuan pidana dan pemidanaan?
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian, dan kemudian masalah tersebut dianalisis. Dengan memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan, pidana mati, dan tindak pidana terorisme. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data skunder yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
Hasil penelitian terhadap permasalahan penelitian, pertama penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor140/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL adalah bahwa penjatuhan sanksi pidana mati terhadap terdakwa Aman Abdurrahman telah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya selain itu sesuai dengan asas lex superiori derogat lex inferiori undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kedua daya guna penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihubungkan dengan tujuan pidana dan pemidanaan adalah bahwa belum memberikan efek signifikan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. hal tersebut dapat dilihat dari kecendrungan adanya peningkatan tindak pidana terorisme dari tahun ke tahun.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment