No image available for this title

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRIVATISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA TERKHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN



Nara pidana yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy merupakan nara pidana terkena kasus narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan disisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan tindak pidana nakotika, hal ini ditunjukkan oleh adanya ketentuan kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang tebukti sebagai pecandu narkotika. Penelitian ini bermaksud ingin mengetahui bagaimanakah Kebijakan Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terkhusu di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Penelitin ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau menggambar secara sistematis, factual dan akurat mengenai kebijakan privatisasi di lembaga Pemasyarakatan Banceuy yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Metode yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian lebih menekankan terhadap hukum positif yang berhubungan dengan Kebijakan Privatisasi.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kebijakan Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung yang dijelaskan langsung oleh pihak lembaga pemasyarakatan banceuy yaitu Bpk. Yulius Jum H yang menjabat sebagai KASUBSI BIMKEMASYWAT, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pemerintah di Indonesia belum siap mengubah sistem lembaga pemasyarakatan menjadi privatisasi yang dikelola oleh swasta serta dibantu oleh pemerintah. Privatisasi menurut Pak Yulius adalah membuat privat atau personal, jadi seluruh kewenangan dalam hal pengelolaan diserahkan kepada pihak lembaga pemasyarakatan, sebenarnya itulah maksud dari privatisasi. Pihak lembaga pemasyarakatan menguasai sepenuhnya apa yang akan dilakukan oleh pihak-pihak lembaga pemasyarakatan, tentu dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku, dan tidak terus menerus bergantung kepada pemerintah. Jadi daripada biaya dikeluarkan untuk hal-hal yang dianggap kurang memberikan kontribusi untuk kemajuan lembaga pemasyarakatan dan warga binaan, sebaiknya dengan adanya privatisasi. Apabila sistem privatisasi lembaga pemasyarakatan diberlakukan di Indonesia maka keuntungan yang didapat warga binaan lebih terjaga dan terjamin kerahasiaannya, keburuhan akan sandang dan pangan terpenuhi, menjaga psikologis warga binaan tetap stabil, warga binaan akan mendapatkan pelatihan, fasilitas warga binaan lebih terjamin, dan ketersedianya ruang yang memadai untuk para warga binaan serta terjaganya keamanan dan kenyamanan antar sesama warga binaan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment