No image available for this title

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Penyampingan Perkara (Deponeering) Oleh Jaksa Agung Atas Alasan Kepentingan Umum Dalam UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto)



Di dalam sistem peradilan pidana, proses penanganan suatu perkara tidak selamanya selesai di Pengadilan, terdapat kondisi-kondisi yang mengharuskan aparat penegak hukum untuk melakukan suatu kebijakan berdasarakan peraturan perundang-undang yang ada berupa penghentian perkara. Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dapat melakukan penyampingan perkara (deponeering) yang merupakan tugas dan wewenang Jaksa Agung. Salah satu kasus yang dilakukan penyampingan perkara adalah kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Tujuan yang diteliti dalam penelitian ini pertama : untuk mengetahui alasan hukum penetapan penyampingan perkara (deponeering) yang dilakukan oleh Jaksa Agung terhadap kasus Abaraham Samad dan Bambang Widjojanto. Kedua : untuk mengetahui akibat hukum dengan penetapan penyampingan perkara (deponeering) oleh Jaksa Agung terhadap kasus Abaraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana penulis di dalam menguji dan mengkaji penyampingan perkara (deponeering) kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat alasan hukum dalam penetapan penyampingan perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto oleh Jaksa Agung di dalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang Kejaksaan. Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara (deponeering) kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto secara yuridis sesuai dengan Pasal 35 huruf c yang berbunyi ”menyampingkan perkara demi kepentingan umum” namun dalam mengartikan atau menilai kepentingan umum yang dimaksud dilakukan berdasarkan diskresi oleh Jaksa Agung sehingga dapat mengartikan kepentingan umum dalam kasus ini adalah karena Abaraham Samad dan Bambang Widjojanto merupakan pimpinan KPK yang merupakan simbol dari pemberantasan korupsi, bila mana perkara ini dilimpahkan ke pengadilan akan terjadi kegaduhan di masyarakat yang mana akan mengganggu proses pemberantasan korupsi, didukung kondisi pada saat itu perkara korupsi menjadi prioritas untuk diberantas sehingga jika ditahan akan mengakibatkan semangat pemberantasan korupsi akan melemah. Terhadap kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang dilakukan penetapan penyampingan perkara oleh Jaksa Agung menimbulkan akibat hukum yaitu tidak dapat dilakukan proses penuntutan sehingga seluruh proses perkara ditutup atau memutus mata rantai penegakan hukum sehingga kasus tersebut dianggap selesai.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment