No image available for this title

Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengalihan Keagenan Pasasi Dalam Negeri Dihubungkan Dengan Ketentuan Hukum Perjanjian Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240 K/PDT/2017



Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga harus dilaksanakan. Penulis meneliti wanprestasi dalam perjanjian pengalihan keagenan pasasi dalam negeri dalam kaitan dengan ketentuan hukum perjanjian dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1240K/Pdt/2017 dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prestasi dalam perjanjian pengalihan keagenan pasasi dalam negeri menurut ketentuan hukum perjanjian. Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian keagenan pasasi dalam negeri tersebut.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat wanprestasi dalam perjanjian pengalihan keagenan pasasi dalam negeri yang dikaitkan hukum perjanjian dan Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kewajiban para pihak untuk melaksanakan prestasi dalam perjanjian pengalihan keagenan pasasi dalam negeri menurut ketentuan hukum perjanjian adalah para pihak harus melaksanakan prestasi atau kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. PT. Garuda Indonesia (Persero) mempunyai kewajiban menyediakan dan menyerahkan dokumen tiket dalam negeri serta menyediakan jasa transportasi angkutan udara. PT. Musita berkewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan dokumen tiket. Dalam perjanjian tersebut, IATA diberikan mandat untuk menerima setoran hasil penjualan dokumen tiket dan mempunyai kewajiban untuk mengelola hasil dokumen tiket dalam negeri dan mendistribusikan dokumen tiket dalam negeri kepada agen. Para pihak harus melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai dengan isi perjanjian. Hal ini sesuai dengan asas mengikatnya perjanjian, yaitu perjanjian harus dilaksanakan karena merupakan undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata). Putusan Mahkamah Agung terkait kasus wanprestasi dalam perjanjian pengalihan keagenan pasasi dalam negeri pada intinya menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment