No image available for this title

Tuntutan Perdata Atas Perbuatan Melawan Hukum Partai Politik Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876 K/PDT/2018.



Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1876 K/PDT/2018 merupakan suatu putusan atas perseteruan antara partai politik dan kadernya dimana Fahri Hamzah sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera diperintahkan oleh partai politiknya untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil ketua DPR. Dalam hal ini tentunya seorang kader partai politik terikat dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politiknya namun disisi lain apabila kader tersebut mendapatkan mandat dari seluruh anggota DPR sebagai pimpinan lembaga DPR yang merupakan representasi dari rakyat apakah suatu keputusan politik dalam hal ini pemecatan dengan dalih pembangkangan terhadap keputusan partai politik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran penulis dibidang ilmu hukum khususnya mengenai perbuatan melawan hukum, serta pertanggung jawaban partai politik sebagai badan hukum dalam aspek ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.
Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian yaitu yuridis normatif, metode pendekatan menggunakan metode pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atas data yang dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari aspek hukum tertulis, serta aspek hukum tidak tertulis sebagaimana makna “melawan hukum” dalam rumusan yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, tindakan Partai Keadilan Sejahtera kepada Fahri Hamzah dalam memaksa untuk mundur dari posisi wakil ketua DPR yang merupakan suatu jabatan publik, serta proses pemecatan dengan dalih melakukan pembangkangan terhadap keputusan partai politik ialah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Kemudian, pertanggungjawaban Partai politik selaku badan hukum perdata/privat dalam melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh organnya sesuai dengan Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1876 K/PDT/2018 didasarkan atas pertanggung jawaban menurut Pasal 1365 KUHPerdata dimana pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang terwujud dalam ganti rugi kompensasi atas kerugian immaterill yang dijatuhkan majelis hakim pada tingkat pertama, banding, serta kasasi.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment