No image available for this title

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Kud Pasirjambu Sebagai Badan Hukum Terhadap Utang Piutang Dengan Pt Kartini Teh Nasional Cab. Ciwidey Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian



Koperasi merupakan perkumpulan orang yang mempunyai kesamaan tujuan dan kepentingan yang menyebabkan lahirnya Koperasi. Seperti badan hukum lainnya Koperasi seringkali mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga guna meningkatkan perkembangan usaha yang dijalaninya, begitu pula dengan KUD Pasirjambu yang mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga yaitu PT Kartini Teh Nasional Cab. Ciwidey. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti mengenai perjanjian yang dibuat oleh KUD Pasirjambu dengan PT Kartini Teh Nasional Cab. Ciwidey jika ditinjau dari syarat sahnya perjanjian, bagaimana tanggung jawab pengurus KUD Pasirjambu perihal perjanjian utang piutang tersebut, dan bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian utang piutang tersebut.
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekuder dan bahan hukum tersier dengan melakukan metode pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research) dan metode analisis data dianalisis dengan metode normatif kualitatif
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perjanjian utang piutang antara KUD Pasirjambu dengan PT Kartini Teh Nasional Cab. Ciwidey sah dan mengikat secara hukum berdasarkan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Tanggung jawab pengurus KUD Pasirjambu atas utang piutang dengan PT Kartini Teh Nasional Cab. Ciwidey diatur di dalam Pasal 38, Pasal 40 dan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga KUD, Pengurus KUD Pasirjambu dalam hal utang piutangnya dengan PT Kartini Teh Nasional Cab. Ciwidey hanya mewakili KUD Pasirjambu untuk melakukan perjanjian tersebut mengingat KUD Pasirjambu adalah badan hukum yang mempunyai tanggung jawab sendiri, jika terjadi kerugian terhadap KUD Pasirjambu yang diakibatkan utang piutang dengan PT Kartini Teh Nasional Cab. Ciwidey maka yang bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut adalah KUD Pasirjambu itu sendiri karena memiliki harta kekayaan yang terpisah dari Pengurus maupun anggotanya. Tetapi apabila terjadinya kerugian terhadap KUD Pasirjambu yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan Pengurus maka berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pengurus wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Adapaun cara penyelesaian sengketa perjanjian utang piutang ini sudah diatur dalam Pasal 7, yaitu pertama dengan cara musyawarah dan kedua dengan cara litigasi.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment