No image available for this title

Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Bagi Suami Istri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015



Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisa, yaitu dengan diajukannya uji materi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan perihal diatas maka mengenai Perjanjian Perkawinan diperlukan analisis tepat yang mempunyai tujuan untuk lebih mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perjanjian perkawinan terhadap suami istri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
Permasalahan di atas dianalisa melalui spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, kemudian metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, selanjutnya tahap penelitian dilakukan melalui penelitian terhadap data sekunder berupa data kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan metode analisis melalui normatif kualitatif yaitu analisa yang dilakukan untuk mecapai kejelasan masalah yang dibahas tanpa mempergunakan rumus dan angka.
Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan, bahwa Analisa perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di satu sisi belum mengatur secara lengkap tentang perubahan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini membuat perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat pada saat atau sebelum dilangsungkannya perkawinan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, menyebabkan perjanjian perkawinan boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama ikatan perkawinan. Akibat hukum perjanjian perkawinan bagi suami istri menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di satu sisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan mengikat para pihak yang membuat perjanjian perkawinan sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga tersangkut, namun dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, bahwa frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment