No image available for this title

Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Yang Tidak Tercatat Terhadap Akta Kelahiran Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Putusan No.314/Pdt.P/2016/Pn.Jkt.Ut.)



Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisa, yaitu dengan diajukannya uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berdasarkan Putusan No.314/PDT.P/2016/PN.JKT.UT. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, masih banyak perkawinan di Indonesia yang tidak tercatat sehingga terdapat permasalahan yang menarik untuk dianalisis tentang perkawinan yang tidak tercatat terhadap akta kelahiran anak dan akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat berdasarkan putusan No.314/PDT.P/2016/PN.JKT.UT.
Permasalahan di atas dianalisis melalui spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis, kemudian metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menguji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, selanjutnya tahap penelitian dilakukan melalui penelitian terhadap data sekunder berupa data kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan metode analisis melalui normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang diteliti tanpa mempergunakan rumus dan angka.
Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan, bahwa Perkawinan yang tidak tercatat oleh pegawai pencatatan perkawinan adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum Indonesia meskipun sah secara agama. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah akan memiliki status hukum yang sama dengan anak di luar nikah yaitu anak yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Akibat hukum tidak tercatatnya perkawinan antara lain; perkawinan dianggap tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment