No image available for this title

Akibat Hukum Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Divestasi 51% Saham PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) terhadap Negara RI Berdasarkan UU Nomor 4 Thn 2009 JO UU Nomor 25 Thn 2007



Bidang usaha pertambangan merupakan bidang usaha yang mendapatkan prioritas utama dari pemerintah sebelum dan sesudah diterbitkan Undang-Undang Penanaman Modal, baik asing maupun dalam negeri. Adapun bidang usaha pertambangan yang dapat diusahakan meliputi pertambangan minyak bumi (mentah), gas bumi, batubara, logam timah, bijih nikel, bauksit, pasir besi, emas, perak, serta konsetrat tembaga.Lahirnya perubahan dalam UU Minerba yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, namun dalam Undang-Undang ini sistem Kontrak Karya dihapuskan dan diganti dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).Freeport wajib memberikan sebesar 51% sahamnya kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam Undang-Undang Minerba. Sehingga pada tanggal 12 Juli 2018 PT Freeport Indonesia melakukan kesepakatan divestasi saham sebesar 51% oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai holding BUMN membeli saham Indocopper Investama sebesar 9,36% (persen) dan hak partisipasi (Participate Interest) Rio Tinto sebesar 40% (persen) dengan total dana yang dikeluarkan sebesar US$ 3,85 miliar.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment