No image available for this title

PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM



PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

Tuti Herawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), merupakan representasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait. Adanya nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam, yang secara normatif harus diterapkan oleh umat Islam. Sementara di sisi lain, telah diberlakukan UUPK sebagai hukum positif yang mengatur perlindungan terhadap konsumen Indonesia, termasuk para konsumen muslim; memunculkan keingintahuan untuk memperoleh kejelasan, bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen menurut UUPK dan hukum Islam; serta apa persamaan dan perbedaan UUPK dan hukum Islam dalam memberi- kan perlindungan terhadap konsumen.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitiannya yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang- undangan (statue approach). Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian terhadap pemasalahan pertama diketahui bahwa, perlindungan konsumen dalam UUPK diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 61. Sementara hukum Islam dalam mengatur perlindungan konsumen berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 279: “ ... tidak menganiaya (merugikan) dan tidak dianiaya (dirugikan)” di antara para pihak dalam aktivitas usaha/bisnis. Penetapan aturan-aturan perlindungan konsumen didasarkan pada metode sumber hukum Islam, dengan urutan dan prioritas: Alquran, hadist atau sunnah Nabi Muhammad SAW, Ijmak, dan Qiyas. Hasil penelitian terhadap permasalahan kedua menunjukkan: UUPK dan hukum Islam memiliki kesamaan dalam substansi tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan ketentuan klausula baku; yaitu untuk memberikan kebaikan, keadilan, kesejahteraan atau kemaslahatan bagi manusia, atau sesuai dengan maqashid al-syari’ah (tujuan disyariatkannya hukum). Perbedaannya adalah, tujuan hukum Islam ingin mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat terkait dengan keimanan dan aqidah Islam, sedangkan UUPK hanya ingin mencapai kemaslahatan atau kebaikan dunia atau kebaikan sesama manusia saja. Kesamaan berikutnya adalah dalam hal aturan perbuatan yang dilarang dari pelaku usaha, yaitu: larangan memperdagangkan barang yang rusak, atau bekas dan tercemar, perdagangan yang menipu (bai’al gharar), dan persekongkolan/berkonspirasi untuk mengelabui konsumen (bai’al najasy).


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher Bandung : STHB.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Research Reports
Keyword(s)
-

File Attachment