No image available for this title

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN SATWA DI KEBUN BINATANG BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 41 TH. 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JO. PASAL 302 KUHP



Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara terbesar yang memiliki keanekaragaman fauna yang harus dimanfaatkan dengan sabaik-baiknya. UndangUndang Nomor 41 Th. 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 18 Th. 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan. Dalam huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 41 Th. 2014, negara bertanggung jawab untuk melindungi peternakan dan kesehatan hewan. Selain kebutuhan primer, satwa dapat juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti kebutuhan pendidikan dan rekreasi. Salah satu sarana sebagai tempat rekreasi adalah Kebun Binatang. Yang pendirian dan Pemelihara satwa harus mengikuti prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Akan tetapi, terdapat kebun binatang yang masih tidak mengindakan peraturan dan etika kesejahteraan satwa, salah satunya yaitu Kebun Binatang Bandung. Permasalahan yang hendak diteliti terkait penegakan hukum pidana terhadap perlindungan satwa di kebun binatang Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang No. 41 Th. 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Jo. Pasal 302 KUHP dan tentang pengelolaan kebun binatang Bandung dalam pemeliharaan terhadap satwa yang dilindungi dan cara mengatasinya.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, jenis penelitiannya adalah yuridis nomarmatif dengan menggunakan data skunder bahan hukum primer, skunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan untk menyelesaikan masalah adalah menggunakan metode perundang-undangan.Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pertama, penegakan hukum perlindungan satwa dilakukan dengan memperhatikan beberapa regulasi (sanksi pidana), yaitu memperhatikan Pasal 302 KUHP, Undang-Undang No. 41 Th. 2014, Undang-Undang No. 5 Th. 1990, peraturan menteri kehutanan No. 31 Th. 2012. Adapun permasalahan kedua adalah penyebab kematiannya Gajah Yani dikarenakan radang paru-paru hal ini karena pakan kurang nutrisi, maka dalam pengelolaannya perlu adanya regulasi yang baik dalam hal pendanaan. Dengan tidak lengkap kelengkapan kebun binatang serta tidak seteril maka mengakibatkan kesejahteraan satwa yang tidak terpenuhi, oleh sebab itu perlu adanya pengawasan baik dan penegakan hukum yang konsisten dalam memelihara satwa di kebun binatang.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment