No image available for this title

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidanan Pelanggaran Dan/Atau Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Calon Pengemudi Maupun Lembaga Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan



Lalu lintas merupakan salah satu aspek yang turut memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional. Dengan semakin banyaknya aktifitas lalu lintas maka diperlukan peraturan yang bertujuan mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran dibidang lalu lintas khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana melakukan pelanggaran dan/atau kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh calon pengemudi maupun lembaga pendidikan mengemudi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ternyata banyak faktor-faktor yang harus dilihat terlebih dahulu untuk mengetahui siapakah yang bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecelakaan lalu lintas dan bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ada, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi dokumen, studi literatur dan wawancara yang akan dianalisis secara analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelanggaran dan/atau kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh calon pengemudi maupun lembaga pendidikan mengemudi kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terdapat di Pasal 79 ayat (2) adalah ayat khusus bagi calon pengemudi yang belajar mengemudi dan istrukturnya, maka menurut penulis berlaku asas Lex specialis derogat legi generali, dengan syarat calon pengemudi tersebut sudah bertindak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan dalam pembelajaran mengemudi, maka berlakulah ketentuan Pasal 79 ayat 2 tersebut, berbeda halnya dengan kelalaian yang dilakukan oleh calon pengemudi yang dalam artian di luar prosedur yang telah ditetapkan instruktur atau ketentuan yang berlaku dalam mengemudi, maka tentu aturan lain yang berkenaan dengan itu dapat diterapkan, yaitu kembali kepada asas umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum yaitu “Pidana Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment