No image available for this title

PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI NOMOR 1/PID.SUS.ANAK/2017/PN.TJB JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 9/PID.SUS.ANAK/2017/PT.MDN)



Anak sebagai bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga Negara dan Negara. Setiap Negara di manapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Di Indonesia berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik criminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Sinergi dengan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagaimana berikut: 1. Bagaimanakah penjatuhan sanksi tindakan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tjb? 2. Bagaimanakah fakta-fakta tindak pidana pencabulan yang terungkap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 9/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Mdn?.
Permasalahan yang diidentifikasikan di atas, sekaligus menjadi objek penelitian, metode penelitian yang digunakan bersifat deskriftif analisis, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Penjatuhan sanksi tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diberlakukan untuk kejahatan atau tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, sebagaimana tertuang dalam ketetapan Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Sedangkan terhadap permasalahan kedua adalah Anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal lain didasarkan dengan adanya hasil Visum Et Repertum


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment