No image available for this title

RASIONALITAS PERBEDAAN KEBIJAKAN PENAL ANTARA PASAL 2 DENGAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas, keamanan dan masa depan negara Indonesia, bahkan dapat juga merusak nilai demokrasi serta moralitas bangsa Indonesia. Kebijakan kriminal ialah suatu usaha untuk menangulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional, adil dan daya guna. Kebijakan penal merupakan salah satu sarana dalam merumuskan sanksi pidana yang sesuai dan tepat dalam perundang-undangan. Pada Pasal 2 dengan Pasal 3 terdapat perbedaan kebijakan penal yang mana penyalahgunaan wewenang lebih ringan sanksi pidananya sehingga Perbedaan tersebut tidak rasional dan adil. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rasionalitas perbedaan kebijakan penal antara Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unutuk mengetahui pembaharuan kebijakan penal dalam Pasal 2 dengan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yang berdasarkan perundang-undangan (statute appoach) yaitu dengan menelaah permasalahan penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi literatur. Serta analisis data yang dipergunakan adalah metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian pertama menunjukan bahwa perbedaan kebijakan penal antara Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak rasional jika dikaitkan dengan teori rasionalitas. Pasal 3 yang merupakan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 tetapi dilakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tetapi ancamannya lebih ringan dibandingkan pada Pasal 2. Dan hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa perlu dilakukan pembaharuan dalam kebijakan penal pada Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar penyalahgunaan wewenag diperberat ancaman sanksi pidananya dengan melihat tujuan pemidanaan. Kata Kunci : Rasionalitas, Kebijakan Penal, Korupsi, Pasal 2, Pasal 3, Pembaharuan Hukum


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses