No image available for this title

RASIONALITAS SANKSI PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN AIRSOFT GUN DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 12 DARURAT TAHUN 1951 TENTANG SENJATA API (Studi Kasus Putusan No. 57/Pid.Sus/2015/PN.KNG)



Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kriteria kepemilikan airsoft gun yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dan untuk mengetahui rasionalisasi sanksi pidana terhadap kepemilikan airsoft gun yang dikatagorikan sama dengan senjata api dengan ancaman hukuman dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Dikatakan bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai rasionalitas sanksi pidana kepemilikan airsoft gun dihubungkan dengan penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api. Bersifat analisis maksudnya bahwa penelitian ini tidak hanya memaparkan apa yang telah diteliti, akan tetapi juga dianalisis terhadap Putusan No.57/Pid.Sus/2015/PN.KNG. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, kriteria kepemilikan airsoft gun yang dikualifikasikan sebaga tindak pidana yaitu senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, pistol penyembelih/pemotong, pistol isyarat, demikian juga senjata api imitasi seperti, pistol tanda bahaya, revolver perlombaan, pistol suar, revolver suar, dan benda-benda lainnya sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula sebaliknya, apabila airsoft gun digunakan untuk mengancam, menakuti atau dipakai untuk suatu kejahatan. Rasionalisasi sanksi pidana terhadap kepemilikan airsoft gun saat ini merujuk pada Undang-undang No. 12 Darurat Tahun 1951 dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, dipersamakan airsoft gun dengan senjata api atau digolongkan sebagai senjata api. Karena mengingat saat ini aparat penegak hukum masih menganalogikan airsoft gun sebagai atau tergolong senjata api. Jika merujuk dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-undang Darurat 12/1951, sangat sulit memasukkan seseorang yang memiliki airsoft gun dikaitkan dengan tindak pidana senjata api. Hal ini karena airsoft gun bukanlah senjata api. Seandainya jika ingin memaksakan merujuk ke Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka airsoft juga jelas bukan merupakan alat pemukul, penikam,apalagi penusuk.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses