No image available for this title

PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR JALAN CAGAK KABUPATEN SUBANG



Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) disebutkan jika kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Di negara berkembang seperti Indonesia masih banyak ditemukan pelanggaran dalam berlalu lintas. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Kepolisian Sektor Jalan Cagak Kabupaten Subang pelanggaran yang terjadi pada tahun 2017 sekurang-kurangnya 995 pelanggaran dari berbagai macam kendaraan bermotor. Berdasarkan pengamatan langsung yang peneliti lakukan di lapangan dapat dikatakan setiap hari selalu ada yang melanggar dalam berkendara namun tidak terkena sanksi tilang karena tidak setiap saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan. Sehingga hal ini juga dapat membuat berkurangnya penegakan hukum UU LLAJ khususnya di wilayah Kepolisian Sektor Jalan Cagak Kabupaten Subang. Penelitian ini bermaksud ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum UU LLAJ di wilayah Kepolisian Sektor Jalan Cagak Kabupaten Subang dan apa saja faktor yang mempengaruhi terhambatnya penegakan hukum UU LLAJ di wilayah tersebut.
Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian yuridis empiris, dan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yaitu, studi literature, wawancara, dan observasi. Metode analisis data menggunakan metode analisi kualitatif.
Hasil penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penegakan hukum UU LLAJ di Wilayah Kepolisian Sektor Jalan Cagak Kabupaten Subang belum berjalan sebagai mana mestinya. Terhambatnya penegakan hukum dikarenakan beberapa faktor, diantaranya karena faktor penegak hukumnya sendiri dan juga kurangnya kesadaran masyarakat.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment