No image available for this title

PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 003/PUU-IV/2006 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg



Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial, sehingga korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime). Dalam tindak pidana korupsi baik dalam perkembangan teoretis dan praktik yang menimbulkan polemik berkepanjangan adalah tafsir “sifat melawan hukum” baik dalam artian formil dan materiil. Khusus terhadap sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi positif dan fungsi negatif menjadi problematika tersendiri apabila dikaji dari perspektif praktik peradilan khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sifat melawan hukum materiil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg dan tujuan penelitian kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sifat melawan hukum materiil dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg dilawankan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Penelitian bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan peraturan perundangundangan dan study kasus. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi literatur. Sedangkan analisis data yang dipergunakan adalah metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg menerapkan sifat melawan hukum materiil, karena perbuatan terdakwa I PRAYITNO, S.Hut Bin (Alm) DASKUMUDIN dan terdakwa II WAWAN GUNADI, SE Bin MURKANA telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat khususnya hak petani tebu rakyat Kabupaten Indramayu, disamping itu juga menerapkan sifat melawan hukum formil karena memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa kedudukan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yaitu hakim tidak perlu mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena hakim harus melakukan penemuan hukum dan masih tetap mempunyai hukum untuk diterapkan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment