No image available for this title

PEMBATALAN PERJANJIAN LOAN AGREEMENT ANTARA PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI DENGAN NINE AM LTD BERDASARKAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KUHPERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1572 K/Pdt/2015)



Pasal 1338 mengatur prinsip mengenai kebebasan dalam membuat perjanjian, karena para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian dan pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk, mengenai hal yang diperjanjikan dan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan menyatakan Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Sinergi dengan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap Putusan MA Nomor 1572 K/Pdt/201 atas pembatalan perjanjian Loan Agreement berdasarkan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata? 2. Bagaimanakah penggunaan Bahasa Indonesia dalam membuat suatu perjanjian asing atau agreement berdasarkan Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan? 3. Apakah upaya-upaya bagi masyarakat terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dalam membuat perjanjian asing atau agreement berdasarkan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan?
Permasalahan yang diidentifikasikan, sekaligus menjadi objek penelitian, metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian terhadap pokok permasalahan pertama adalah kesimpulan yang dapat diambil dari putusan MA No. 1572 K/Pdt/2015 tersebut menurut penulis, dalam perkara tersebut berdasarkan Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 di wajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Berdasarkan Surat Menteri Hukum dan HAM perjanjian komersial tidak dapat batal demi hukum walaupun menggunakan bahasa asing. Terhadap permasalahan kedua adalah penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009, bahwa perjanjian Internasional yang dimaksud dalam Pasal tersebut, dan permasalahan yang ketiga adalah Pemerintahan lebih mensosialisasikan dalam penggunaan Bahasa Indonesia.
Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Loan Agreement, Bahasa Indonesia


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses
Keyword(s)

File Attachment