Image of PENERAPAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDAANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG   NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA  ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  NOMOR 3/Pid.Sus-ANAK/2016/PN.Bdg)

PENERAPAN SISTEM RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDAANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 3/Pid.Sus-ANAK/2016/PN.Bdg)



Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peranan strategis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas diatur mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Akan tetapi di dalam perundang-undangan yang sudah jelas mengatur hal ini, tidak diimbangi dengan penerapan yang dilaksanakan oleh para penegak hukum seperti pada Putusan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-ANAK/2016/PN.BDG. yang masih menempatkan anak pada pidana penjara. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah berdasarkan kebijakan restorative justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan pelaksanaan restorative justice terhadap pelaku berdasarkan Putusan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-ANAK/2016/PN.BDG. Permasalahan di atas diteliti dengan menggunaka metode-metode sebagai berikut, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian terhadap pokok permasalahan pertama mengenai kebijakan restorative justice terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam persepektif penanggulangan tindak pidana ialah termasuk kebijakan sarana non penal yang mana sarana non penal memegang peran kunci atau tahapan terpenting untuk dapat menyeleaikan permasalahan yang timbul di dalam masyarakat khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dan permasalahan yang ke dua bagaimakah seharusnya pelaksanaan sistem restorative justice terhadap pelaku berdasarkan Putusan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-ANAK/2016/PN.BDG. itu ialah hakim dalam mempertimbangkan putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang tidak hanya semata-mata berdasarkan fakta di persidangan saja, tetapi harus melihat juga bagaimana akibat yang akan timbul nanti setelah anak menjalani masa pidananya sehingga diperlukan upaya restorative justice.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment