No image available for this title

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DARI TRANSAKSI ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat di satu sisi memberikan dampak positif yaitu memperoleh devisa namun di sisi lain dapat menimbulkan sengketa akibat wanprestasi oleh salah satu pihak dalam transaksi. Sehingga, diperlukan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif untuk menangani aktivitas online tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji permasalahan bagaimanakah penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan bagaimanakah penyelesaian sengketa dari transaksi online berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, jenis penelitiannya penelitian normatif, kemudian metode pendekatan melalui perundang-undangan (statute approach),teknik pengumpulan data studi dokumen terhadap data sekunder selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian didapat bahwa pengaturan penyelesaian sengketa arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur penyelesaian sengketa arbitrase secara konvensional mempunyai kelebihan karena prosedur lebih cepat, keputusannya bersifat final and binding, kerahasiaan lebih terjaga, menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution dan tetap menjaga hubungan baik para pihak yang bersengketa. Kemudian sengketa transaksi secara online memungkinkan dapat diselesaikan melalui arbitrase konvensional dengan mengacu pada Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi apabila diselesaikan melalui arbitrase konvensional pada pelaksanaannya para pihak harus bertatap muka langsung, sedangkan sengketa transaksinya melalui online, maka pada pelaksanaannya penyelesaian sengketa arbitrasenyapun harus secara online pula. Diperkuat pula dalam proses beracaranya para pihak tidak harus berhadapan langsung dan tatap muka secara fisik sesuai dengan Pasal 27 sampai dengan 64 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Begitupun apabila dikaitkan dengan masalah dokumen yang ditandatangani tidak harus di atas kertas melainkan melalui dokumentasi yang menggunakan elektronik sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . Demikian pula dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur keabsahan dari tandatangan elektronik. Dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disepakati pengiriman dokumen dapat menggunakan email atau dalam bentuk komunikasi lainnya sebagai penerapan arbitrase online. Informasi dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara di Indonesia.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB Press : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses
Keyword(s)

File Attachment