No image available for this title

Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg



Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian hukum tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak juncto Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan untuk mengetahui daya guna pelaksanaan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg dihubungkan dengan Perlindungan Anak.
Metode yang digunakan dalam studi kasus ini adalah deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, sistematis, serta akurat melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, dan proses penerapan hukum terhadap penerapan diversi dalam perkara tindak pidana anak No. 20Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat.
Hasil penelitian dalam perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Sumatra Barat Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.PDG, yaitu Majelis Hakim memberikan, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Hakim diwajibkan untuk mengupayakan Diversi terhadap terdakwa Anak. Hakim memperhatikan pelaku yang masih anak-anak, aturan-aturan yang mengatur tentang anak, nilai-nilai keadilan dan saran dari Balai Pemasyarakatan. Hakim menjatuhkan sanksi berupa tindakan dikembalikan kepada kedua orangtua. Putusan hakim dalam memberikan hukuman tindakan kepada terdakwa dikembalikan kepada kedua orang tua sudah memenuhi rasa keadilan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment