No image available for this title

Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Fungsi Bidang Pembinaan Hukum dan Provos terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Oknum Anggota Polres Purwakarta dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga



Pelaksanaan fungsi bidang pembinaan hukum dan provos terhadap penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum anggota Polres Purwakarta masih terdapat permasalahan, yaitu penerapan pasal yang dilakukan oleh Provos Polres Purwakarta masih ada yang menyimpang, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap permasalahan tentang mekanisme penanganan kasus anggota Polri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan fungsi Bidbinkum dan Provos terhadap proses penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum anggota Polres Purwakarta dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Permasalahan di atas dianalisis melalui metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian hukum normatif, selanjutnya tahap penelitian dilakukan melalui penelitian terhadap data sekunder berupa data kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan metode analisis data melalui yuridis normatif kualitatif, yaitu analisis dilakukan untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tanpa mempergunakan rumus dan angka.
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme penanganan kasus anggota Polri yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada peradilan umum, yaitu setiap pelanggaran seharusnya diproses secara pidana di Pengadilan Umum, akan tetapi akan diproses lebih dahulu secara hukum disiplin Polri yang dilakukan oleh Provos. Fungsi Bidbinkum dan Provos terhadap proses penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh oknum anggota Polres Purwakarta, yaitu hanya berpedoman pada peraturan disiplin saja, tanpa memperhatikan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa anggota Polri tunduk pada Peradilan Umum, hal itu terbukti dengan tidak diuraikannya Pasal 3 g, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak membuat jera para pelaku, karena hanya hukum disiplin saja sebagai penegakan hukum yang mengakibatkan sanksi yang diterapkan tidak optimal.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment