No image available for this title

Tinjauan Yuridis Single Bar dalam Organisasi Advokat dan Efektivitas Multi Bar dalam Kode Etik Advokat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003



Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat mengamanatkan untuk membentuk wadah tunggal organisasi advokat, sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut maka dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Namun dalam perkembangannya beberapa advokat yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh PERADI mendirikan organisasi advokat baru yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI). Permasalahan bertambah ketika Musyawarah Nasional (Munas) PERADI yang diadakan sekitar pertengahan tahun 2015 menjadi ricuh dan pada akhirnya PERADI terpecah menjadi tiga bagian kepengurusan yakni PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver Girsang. Penelitian ini bertujuan untuk Menemukan Dinamika Pembentukan Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam mewujudkan keberadaan, kebebasan dan kemandirian profesi advokat, dan Menemukan akibat hukum dari perpecahan wadah tunggal Organisasi Advokat terhadap profesi advokat.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif. Simpulan penelitian ini adalah dengan terbentuknya UU Advokat dan kode etik advokat tidak menjamin keutuhan dari wadah tunggal organisasi advokat yang pada kenyataannya terbagi menjadi tiga kepengurusan PERADI yang tidak sesuai dengan amanat UU Advokat, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perpecahan dalam wadah tunggal organisasi advokat (PERADI) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wadah advokat yang sesuai dengan UU Advokat, Kemudian perpecahan dari PERADI tidak hanya mempengaruhi profesi advokat namun juga PERADI, Klient, Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Kejaksaan. Saran yang diberikan yaitu diperlukan penyelesaian konflik dalam PERADI dengan cara non litigasi atau musyawarah rekonsiliasi, Namun apabila cara tersebut gagal maka jalan terakhir adalah litigasi melalui peradilan umum, perlunya diadakan pembaharuan terhadap UU Advokat dan diperlukan pula penambahan ketentuan dalam Kode Etik Advokat, serta perlunya pencabutan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tahun 2015.

Bahwa fungsi dan kedudukan Multi Bar dalam Kode Etik Advokat semenjak diterbitkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 menunjukan semakin berkembangnya fungsi dan kedudukan organisasi advokat, itu artinya saat sekarang sistem organisasi advokat cenderung ke arah sistem multi bar, dan dengan demikian maka kode etik advokat pun akan ditentukan oleh masing-masing organisasi advokat tersebut. Aspek yuridis terhadap perpecahan single bar dalam organisasi advokat, berimplikasi pada dimungkinkannya pembentukan/pendirian organisasi advokat yang baru dan hal ini menyebabkan organisasi advokat tersebut juga mempunyai wewenang sebagaimana di atur dalam Undan-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment