No image available for this title

Penyalahgunaan Wewenang oleh Kepala Desa terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa JO UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Pemerintahan Good Governance



Terselenggarahnya Good Governance dalam pemerintahan desa merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, maka di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengelolaan dana desa. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta Akuntabilitas Pemerintah desa yang kurang efisien, dalam hal ini kualitas dan kredibilitas kepala desa menjadi sorotan penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga menarik untuk dianalisis tentang tugas dan kedudukan kepala desa mengelola dana desa dalam perspektif pemerintahan Good Governance dan penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
Permasalahan di atas dianalisis melalui metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian hukum normatif, selanjutnya tahap penelitian dilakukan melalui penelitian terhadap data sekunder berupa data kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan metode analisis data melalui yuridis normatif kualitatif, yaitu analisis dilakukan untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tanpa mempergunakan rumus dan angka.
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan, bahwa penerapan Prinsip good governance masih mengalami hambatan, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat, sehingga guna memaksimalkan penerapan prinsip good governance, maka tugas dan kedudukan kepala desa mengelola dana desa dalam perspektif pemerintahan Good Governance kepala desa bertanggungjawab menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota secara akuntabel dan transparan sebagaimana diatur Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment