No image available for this title

Penyalahgunaan Wewenang dalam Mengeluarkan Diskresi oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan



Penyalahgunaan wewenangan hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memperoleh wewenang atas dasar atribusi dan delegasi. Berbicara wewenang, pejabat diberikan Diskresi atau freies Ermessen. Diskresi adalah suatu tindakan dan /atau perbuatan administrasi yang bebas menilai dan bebas mempertimbangkan terhadap situasi atau persoalan yang penting timbul secara tiba-tiba atau mendadak. Identifikasi masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan sanksi administratif serta akibat hukum yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan diskresi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan.
Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, penulis menggunakan metode yuridis normatif, artinya menguji dan mengkaji bahan data sekunder. Untuk memperoleh data, tahap library research, sehingga seluruh data yang diperoleh baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif dan tidak menggunakan model yang tidak matematis maupun statistik.
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa peranan diskresi dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, merupakan asas-asas yang melandasi tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan (khususnya eksekutif dalam pendekatan bestuur) dan pada hakikatnya berbeda dengan asas-asas penyelenggaraan negara yang ditujukan bagi aparatur penyelenggaraan negara secara keseluruhan. AAUPB dapat dikualifikasikan sebagai nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkup Hukum Adminsitrasi, sebagi pedoman aparat pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan funginya, Sanksi Administratif Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan diskresi, adalah apabila perbuatan pejabat tersebut telah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang ataupun bersifat melawan hukum. Diharapkan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dilakukan secara sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan pemerintahan pda umumnya, khususnya terhadap wewenang tindakan adminsitrasi pemerintahan, dan penerapannya terhadap perlindungan hukum warga negara.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment