No image available for this title

Mekanisme Pengangkatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Tertentu dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kota Bandung Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 5 Tahun 2014 JO Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil



MEKANISME PENGANGKATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA BANDUNG BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 jo
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistemastis, faktual, dan akurat tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan mekanisme pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional tertentu dan manajemen pengembangan karir pegawai.
Penelitian berusaha mengidentifikasi mengenai dasar hukum dan mekanisme pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Inspektorat Kota Bandung dan upaya hukum apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan manajemen pengembangan karir pegawai dan bagaimana akibat hukumnya. Untuk itu, penulis menggunakan Teori Konsep Negara Hukum, Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Teori Konsep Pengembangan Karir, Teori Kewenangan, dan Teori Kepastian Hukum sebagai pisau analisis.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu harus memenuhi beberapa persyaratan namun pada kenyataannya persyaratan tersebut tidak semuanya dimiliki oleh seorang PNS. Hal ini menjadi hambatan bagi pemerintah. Melalui penelitian ini didapatkan 6 (enam) macam upaya pemerintah unuk mengatasi hambatan tersebut, diantaranya: memberikan sosialisai terkait kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu, menyusun kebutuhan prioritas, melaksanakan seleksi bagi PNS yang akan mengikuti diklat, memberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP), aktif mencari penyelenggara diklat dan menjelaskan adanya akibat hukum.
Pemerintah Kota Bandung memiliki tugas meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil sebagai Sumber Daya Aparatur yang akan menjalankan roda pemerintahan, serta memperhatikan pengembangan karir pegawai.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment