No image available for this title

Politik Hukum Pidana Indonesia melalui Amandemen UUD Tahun 1945 Pasca Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru dalam Penanggulangan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dikomparasikan dengan Konstitusi Rwanda



Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dibuktikan dengan amandemen UUD Tahun 1945 khususnya Hak Asasi Manusia (Pasal 28 A - J), dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Disisi lain Rwanda juga telah mengadili pelaku Genosida yang terjadi pada tahun 1994, dengan memberlakukan 3 (tiga) model pengadilan yaitu The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), Pengadilan Nasional Rwanda dan Pengadilan Gacaca.

Penelitian tesis ini dispesifikasikan secara preskriptif analitis, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktirn hukum yang berkaitan dengan konteks permasalahan, kemudian dilakukan pembahasan untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Komparatif (Comparative Approach) dengan membandingkan Undang-undang Indonesia dengan Rwanda mengenai hal/isu/kasus yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa: 1) Amandemen UUD Tahun 1945 Pasal 28 A-J, 2) Diterbitkannya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah sebagai perwujudan tanggungjawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan merupakan salah satu misi yang mengembangkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM yang ditetapkan oleh PBB, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai HAM yang telah dan atau diterima oleh negara Indonesia, 3) Pemerintah Rwanda telah berhasil mengadili genosida yang terjadi di negaranya selain melibatkan ICTR, dan juga menggunakan Hukum Pidana Rwanda dan Pengadilan Gacaca, dan didapatkan hukum politik Pemerintah Rwanda terbukti dapat menegakkan rasa keadilan masyarakat warga Rwanda.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment