No image available for this title

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ditinjau dari Perspektif Politik Hukum Pidana (Penal Policy)



Tindak pidana pencucian uang yang merupakan kejahatan yang terorganisasi (organized crime), kejahatan kerah putih (white collar crime), kejahatan korporasi (corporate crime) dan kejahatan lintas batas (transnational crime), dengan memanfaatkan kelemahan sistem keuangan (financial system) tentunya telah mengganggu kewibaan negara karena bagaimana tidak akibat dari kejahatan money laundering tersebut Indonesia masuk dalam daftar negara-negara yang tidak kooperatif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (Non Cooperative Countries Terroteries (NCCT) List) yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF) on money laundering, dan baru pada tahun 2005 Indonesia dikeluarkan dari daftar tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengakui subjek hukum orang perseorangan dan korporasi baik merupakan badan hukum ataupun bukan sebagai subjek hukum yang tentunya dapat diminta pertanggungjawabannya. Kebijakan penyusunan sistem pertanggungjawaban pidana dan sistem perumusan sanksi pidana korporasi tentunya harus mencerminkan kebijakan yang sangat ideal dan baik sebagai suatu undang-undang dan tidak sebaliknya menimbulkan kontroversi dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Pendekatan permasalahannya dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, interpretasi dan berorientasi pada pendekatan kebijakan. Jenis dan sumber data yang digunakan mengutamakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian mengenai permasalahan pertama menunjukkan
pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dijatuhkan kepada korporasi dan/atau personil pengendali korporasi akan tetapi terbatas kepada perbuatan yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi dan tidak mengakomodasi perbuatan yang dilakukan oleh jabatan Kabag atau Kasie, harusnya dalam tataran kerangka berpikir politik hukum pidana harus mengakomodasi tentang perbuatan yang dilakukan oleh jabatan tersebut. Selanjutnya permasalahan kedua menunjukkan sistem perumusan sanksi pidana terhadap korporasi ternyata pidana pokoknya berupa pidana denda paling banyak 100 milyar dan perumusan sanksi pidana dalam setiap pasal yaitu secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda serta tidak dicantumkannya limit minimum khusus pidana penjara dan pidana tentunya menjadi permasalahan tersendiri dalam kerangka berpikir penal policy, karena mengenai hal ini harus berpedoman pada Pasal 30 ayat (1) KUHP yaitu denda paling sedikit adalah Rp. 375,- (Perpu No. 18 Tahun 1960).


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment