No image available for this title

Penerapan Asas Keseimbangan sebagai bagian dari Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar di Indonesia



Salah satu asas hukum yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian adalah asas keseimbangan. Asas ini merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Asas keseimbangan juga harus diterapkan dalam perjanjian standar. Penulis meneliti penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian standar di Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan unsur-unsur asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar. Selain itu, untuk menganalisis dan mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian standar.
Untuk mewujudkan tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif, yaitu menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian standar di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian unsur asas kebebasan berkontrak tidak diterapkan dalam perjanjian standar. Dalam perjanjian standar hanya terdapat dua kebebasan, yaitu kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dan kebebasan untuk memilih dengan siapa akan ditutup suatu perjanjian. Tiga unsur kebebasan lainnya, yaitu kebebasan untuk menetapkan isi perjanjian, kebebasan untuk menetapkan bentuk perjanjian, dan kebebasan untuk menetapkan cara membuat perjanjian, praktis tidak ada atau tidak diterapkan dalam perjanjian standar. Walaupun unsur-unsur asas kebebasan berkontrak tidak semuanya diterapkan dalam perjanjian standar, secara yuridis material, perjanjian tersebut tetap sah apabila ada penerimaan (acceptance) dari pihak yang bersangkutan. Secara umum, asas keseimbangan tidak diterapkan dalam perjanjian standar. Pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian standar tidak mencerminkan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Penggunaan perjanjian standar telah mengakibatkan perbedaan kedudukan para pihak dalam perjanjian, yaitu ada pihak yang lebih dominan posisinya dan ada pihak yang lebih lemah posisinya. Hal ini tidak sesuai dengan asas keseimbangan yang menghendaki keseimbangan pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Tidak diterapkan asas keseimbangan dalam perjanjian standar terlihat dengan dicantumkannya klausula baku (klausula eksonerasi) dalam perjanjian yang bersangkutan. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian standar merupakan salah satu kondisi yang menunjukkan diabaikan atau dilanggarnya asas keseimbangan. Kondisi lainnya adalah, ditetapkannya isi, bentuk, dan cara penutupan perjanjian oleh pihak yang posisinya lebih kuat dalam bentuk formulir-formulir yang telah distandarisasi. Akibatnya, pihak yang posisinya lemah tidak memiliki posisi tawar sama sekali terhadap isi, bentuk, dan cara penutupan perjanjian.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment