No image available for this title

Kebijakan Kontrak Elektronik dalam Transaksi Perdagangan secara Elektronik dikaitkan dengan Ketentuan Hukum Positif Indonesia



Kontrak elektronik (e-contract) merupakan kontrak yang digunakan dalam transaksi elektronik, termasuk transaksi perdagangan secara elektronik (ecommerce). Keberadaan kontrak elektronik merupakan suatu hal baru dalam hukum Indonesia. Penulis meneliti keberadaan kontrak elektronik dalam ketentuan beberapa hukum positif Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami keberadaan kontrak tersebut menurut UU ITE. Selain itu, untuk menganalisis dan memahami keberadaan kontrak elektronik ditinjau dari beberapa ketentuan umum hukum kontrak dalam KUH Perdata.
Untuk mewujudkan tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif, yaitu menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat keberadaan kontrak elektronik dalam transaksi perdagangan secara elektronik dikaitkan dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa UU ITE mengakomodasi keberadaan kontrak elektronik dalam rangka pelaksanaan transaksi elektronik, termasuk perdagangan secara elektronik. Sesuai ketentuan UU ITE, kontrak elektronik dianggap sah apabila kontrak tersebut menggunakan sistem elektronik yang sudah disertifikasi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) UU ITE, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan UU ITE. Ketentuan yang dimaksud adalah penggunaan sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UU ITE. Kontrak elektronik merupakan bagian dari dokumen elektronik. UU ITE juga mengakomodasi keberadaan kontrak elektronik internasional. Pasal 18 Ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum secara tegas, maka hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Kontrak elektronik juga terkait dengan beberapa ketentuan umum hukum kontrak dalam KUH Perdata, antara lain: Pasal 1338 Ayat (1) yang secara implisit berisikan asas kebebasan berkontrak menjadi dasar bagi para pihak untuk membuat kontrak; Pasal 1338 Ayat (2) menjadi dasar keterikatan para pihak dalam melaksanakan isi kontrak; Pasal 1338 Ayat (3) menjadi acuan para pihak pada saat akan membuat dan melaksanakan isi kontrak; Pasal 1233 yang menjadi sumber perikatan di antara para pihak; Pasal 1234 yang menjadi acuan penentuan jenis prestasi para pihak dalam kontrak; dan yang terpenting adalah Pasal 1320 yang mengatur keabsahan kontrak.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment