No image available for this title

Kedudukan dan Fungsi dan Peranan Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dihubungkan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah JO UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri



Kedisiplinan memegang peranan yang amat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para pegawai. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa adanya pengawasan dari atasan. Pegawai yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi akan mentaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada rasa pasakan. Permasalahan yang akan dibahas adalah Apakah kedududkan dan fungsi dan peranan pengawasan kedisiplinan pegawai di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Bagaimana cara mengatasi permasalahan tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung
Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, penulis menggunakan metode yuridis normatif, artinya menguji dan mengkaji bahan data sekunder. Untuk memperoleh data, tahap library research, sehingga seluruh data yang diperoleh baik bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif dan tidak menggunakan model yang tidak matematis maupun statistik.
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan kedudukan dan fungsi pengawasan kedisiplinan pegawai di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung merupakan kedudukan hukum seorang Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam berbagai perundang-undangan kepegawaian dan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugasnya. Peraturan Perundang-undangan tersebut menjadi pedoman bagi para Pegawai Negeri Sipil untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan serta memperoleh hakhaknya. Prosedur sanksi administrasi dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. Permasalahan tingkat kedisiplinan pegawai di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung, dalam kasus Wahyu Sapariana telah melanggar disiplin kepegawaian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipail (PNS) Pasal 7 ayat (3) point c penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment