No image available for this title

Kewajiban Upaya Diversi Perkara Anak pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012



Di Indonesia penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani dengan cara lain, yaitu berlaku ketentuan hukum khusus sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan; Diversi ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 wajib dilakukan oleh para penegak hukum dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana, salah satunya dalam proses penyidikan. Penyidik, pada prinsipnya wajib mengupayakan Diversi sesuai Pasal 7 dan Pasal 29 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi kewajiban upaya diversi perkara anak pada tingkat penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan apakah yang menjadi hambatan atau kendala serta bagaimanakah upaya penyelesaian hambatan atau kendala dalam mengimplementasikannya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang bersumber pada data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang, yang didapat melalui teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, yang didukung dengan wawancara. Setelah sumber data sekunder diinventarisir termasuk data pendukung lainnya, kemudian dianalisis secara secara normatifkualitatif.
Berdasarkan hasil pembahasan, dan analisis, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Implementasi proses diversi pada tingkat penyidikan secara garis besar sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, akan tetapi hasilnya masih belum maksimal, kendala dalam mengimplementasikan upaya diversi perkara anak pada tingkat penyidikan, yang menghasilkan kesepakatan diversi masih sulit tercapai karena beberapa faktor, diantaranya adalah penolakan dari pihak korban ingin agar kasusnya dilanjutkan, penyidik harus berusaha secara maksimal memberikan pemahaman terhadap para pihak terutama pelaku tentang pentingnya diversi, yang menghasilkan kesepakatan diversi, dan dilaksanakan secara baik, akan jauh lebih baik daripada memberi hukuman bagi pelaku.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment