No image available for this title

Kebijakan Pengawasan terhadap Hakim dalam Mengadili Perkara Pidana yang bebas dari Intervensi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana



Hakim bebas dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh Pancasila, undangundang, kepentingan para pihak dan ketertiban umum. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengawasan terhadap Hakim dilakukan oleh MA selaku pengawas Internal dan Komisi Yudisial selaku Pengawas Eksternal dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) . Penelitian ini bermaksud ingin mengetahui bagaimanakah kebijakan pengawasan terhadap hakim secara internal maupun eksternal agar mewujudkan keputusan hakim yang bebas dari intervensi dan bagaimana pengawasan terhadap hakim yang mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkepastian dan berkeadilan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan pengawasan terhadap hakim dan sistem pradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan hukum yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan kebijakan pengawasan terhadap hakim dalam perspektif sistem peradilan pidana.
Hasil penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan pengawasan terhadap hakim secara internal maupun eksternal agar mewujudkan keputusan hakim yang bebas dari intervensi dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan melakukan bentuk pengawasan melekat dan pengawasan fungsional dan oleh Komisi Yudisial yang dilakukan melalui penerimaan laporan masyarakat terkait pelanggaran KEPPH, penelitian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pemantauan di persidangan. Pengawasan terhadap hakim yang mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkepastian dan berkeadilan dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi administrasi bagi Hakim yang melanggar KEPPH, memberikan promosi dan mutasi serta kesempatan untuk pengembangan kompetensi bagi Hakim yang berprestasi serta mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment