No image available for this title

Kebijakan Divensi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak



Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.
Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan menjabarkan permasalahan yang terkait dengan kebijakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat pengadilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan secara yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan meninjau ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di tingkat pengadilan.
Berdasarkan pertimbangan terpenuhinya syarat penetapan diversi serta berhasilnya mediasi dalam proses diversi tersebut, maka dalam perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwk dalam delik tindak pidana pencurian terhadap pelanggaran dengan dakwaan Primer Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP serta dakwaan subsider Pasal 362 KUHP hakim menetapkan diversi dan menghentikan pemeriksaan kasus anak tersebut. Penetapan Diversi yang dilakukan dalam perkara Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwk adalah kasus yang terjadi dalam delik tindak pidana pencurian terhadap pelanggaran dengan dakwaan Primer Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP serta dakwaan subsider Pasal 362 KUHP. Kasus ini akhirnya terselesaikan melalui mekanisme Proses Diversi pada tingkatan Pengadilan dengan Penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan penghentian pemeriksaan terhadap kasus tersebut.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment