No image available for this title

Kebijakan Kriminal Tentang Penetapan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Pancasila



Fenomena korupsi di Indonesia sudah menjadi semakin meluas, hampir terjadi di semua bidang kehidupan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, sehingga kejahatan ini diberi predikat extra ordinary crime. Itu sebabnya, dalam rangka pelaksanaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal, pembentuk Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 2 ayat (2)-nya ditetapkan ancaman pidana mati jika perbuatan itu dilakukan dalam “keadaan-keadaan tertentu.” Ditempuhnya kebijakan kriminal di bidang korupsi seperti itu, menimbulkan permasalahan yang sekaligus menjadi obyek dari penelitian tesis ini, yakni: Pertama, bagaimanakah rasionalitas penetapan kebijakan pidana mati dalam UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Kedua, bagaimanakah rasionalitas kebijakan kriminal penetapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan Pancasila?
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang sekaligus merupakan spesifikasi dari penelitian ini. Terhadap pokok-pokok permasalahannya digunakan pendekatan yuridis normatif serta pendekatan kebijakan kriminal. Jenis data yang digunakan adalah data skunder dengan bahan hukum primer, skunder dan tertier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh terlebih dahulu disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan penguraian secara deskriptif
Hasil penelitian menunjukkan, terhadap permasalahan pertama: penetapan kebijakan pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Th. 1999 telah ditetapkan secara tidak rasional dengan menetapkan ”keadaan-keadaan tertentu” sebagai dasar pembenar kebijakan penetapan pidana mati. Ditinjau dari sudut kebijakan kriminal, pidana mati yang ditetapkan dalam pasal dimaksud tidak rasional sebagai sarana pemberantas kejahatan korupsi dalam rangka “perlindungan masyarakat” untuk mencapai kesejahteraan sosial, karena tidak menetapkan tujuan pemidanaan terlebih dahulu untuk menunjang tujuan politik kriminal sekaligus tujuan politik sosial. Juga dinilai memiliki kelemahan formulasi, sehingga tidak efektif, tidak fungsional, tidak ekonomis, tidak humanis, dan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat nasional, regional maupun internasional. Terhadap permasalahan kedua: penetapan pidana mati dalam tindak pidana korupsi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan Pancasila, pidana mati tidak rasional dalam negara hukum Indonesia dan negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila, bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat pemidanaan, tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan Pancasila serta teori tujuan pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila. Terlebih dikaitkan dengan rehabilitasi terhadap narapidana yang di Indonesia dilaksanakan berdasarkan filsafat pembinaan berbasis Sistem Pemasyarakatan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment