No image available for this title

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAPERADILAN YANG PENYIDIKANNYA DILAKUKANKEMBALI OLEH PENYIDIK KPK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR: 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL. JO. PENETAPANPENGADILAN NOMOR:133/ PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL.)



Salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun demikian, KPK dalam melakukan tugas dan kewenangan penyidikannya hendaknya lebih berhati-hati dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mengantisipasi akan adanya proses “praperadilan”. Tujuan dari penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui ketidakabsahan penyidik oleh KPK dalam kasus tindak pidana korupsi yang diguga dilakukan Setya Novanto dalam Putusan Praperadilan Nomor 97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL dan Permohonan Praperadilan yang gugur menurut Penetapan Pengadilan Nomor 133/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL
Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data sekundernya dilakukan melalui studi dokumen atau pustaka dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian terhadap permasalahan pertama adalah Penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap Setya Novanto dalam putusan adalah tidak sah. Dalam Putusan Praperadilan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL., menurut Putusan Hakim bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara. Hakim Praperadilan menyatakan “Penetapan Tersangka terhadap Setya Novanto yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat Nomor 310/23/07/2017 Tanggal 18 Juli 2017 dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 Tanggal 17 Juli 2017.” Permohonan Praperadilan oleh Setya Novanto tentang penyidikan terhadap dirinya dinyatakan gugur berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 133/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL. dikarenakan perkara pokoknya telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment