No image available for this title

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ROYALTI PENCIPTA LAGU DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 122/Pdt.Sus.HKI/2015 Jo UU No. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



Berdasarkan UU Hak Cipta dalam mendapatkan perlindungan hukum mengenai hak cipta diatur dalam Pasal 87 sampai Pasal 91 UU Hak Cipta dan berdasarkan ketentuan tersebut diatur pula mengenai Lembaga Manajemen Kolektif. Akan tetapi dalam UU Hak Cipta belum mengatur secara jelas mengenai hubungan hukum antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta Lagu dan belum mengatur secara jelas bentuk kuasa yang diberikan Pencipta Lagu kepada Lembaga Manajemen dalam menarik, mengimpun dan mendistribusikan royalti Salah satu kasus mengenai sengketa terkait LMK yaitu YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) yang mengadukan serta melayangkan gugatan kepada perusahaan karaoke Inul Vizta ke Pengadilan Negeri Manado terkait lisensi penggunaan lagu. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan Hak Royalti Pencipta Lagu di Indonesia, Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Cipta, serta Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/Pdt.Sus.HKI/2015 dihubungkan dengan Hak Royalti.
Spesifikasi penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak royalti terhadap pencipta lagu, serta yang berkaitan dengan hak cipta. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Tekhnik pengumpulan data dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan dengan metode analisis data seluruh data sekunder yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif..
Pengaturan Hak Royalti Pencipta Lagu di Indonesia yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/Pdt.Sus.HKI/2015 tidak menyertakan bentuk serta isi perjanjian dalam pertimbangannya. Dalam kata lain tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengenai Hak ekonomi dalam pengalihan Hak Cipta.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses
Keyword(s)

File Attachment