No image available for this title

PELAKSANAAN PENGAWASAN TRANSAKSI PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DIKAITKAN DENGAN UU PERDAGANGAN SERTA UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK



Perdagangan secara elektronik (e-commerce) perlu diawasi agar tidak merugikan masyarakat. Penulis meneliti pelaksanaan pengawasan transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce) dengan mengacu pada ketentuan UU Perdagangan serta UU ITE dengan tujuan mengetahui dan menganalisis implementasi pengawasan transaksi e-commerce di Indonesia. Selain itu, untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan pengawasan transaksi e-commerce.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat implemetasi pengawasan transaksi ecommerce di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan transaksi e-commerce di Indonesia dilakukan sesuai ketentuan mengenai pengawasan di bidang perdagangan pada umumnya sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan. Selain itu, pengawasan terhadap transaksi e-commerce, secara tidak langsung diatur dalam UU ITE. Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan transaksi e-commerce di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait belum diimplementasikan secara maksimal atau belum memadai, khususnya yang terkait dengan perlindungan konsumen. Dalam konteks perdagangan secara elektronik (e-commerce) dapat dikatakan bahwa fokus perlindungan konsumen belum cukup menyentuh kasus konsumen yang melakukan perdagangan secara elektronik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan pengawasan transaksi e-commerce, antara lain: penyesuaian regulasi yang terkait dengan pengawasan transaksi e-commerce; pihak yang berwenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan perlu meningkatkan pengawasan; pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) diharapkan dapat mewujudkan kewajiban sertifikasi keandalan sistem elektronik dan pembatasan laman e-commerce bagi pelaku usaha yang memiliki reputasi negatif; dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) perlu melakukan pengawasan terhadap anggotanya.



Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment