No image available for this title

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN TRANSAKSI E-TOLL YANG DI LAKUKAN OLEH KONSUMEN,JASA MARGA DAN BANK DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III PERDATA JUNCTO UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN



Kebijakan kewajiban menggunakan E-toll yang di tetapkan pemerintah berpotensi merugikan konsumen pengguna jalan tol apabila tidak diikuti dengan peningkatan pelayanan oleh badan usaha (operator) jalan tol. Penulis meneliti perjanjian transaksi E-toll yang dilakukan oleh Konsumen, Jasa Marga, dan Bank, dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata juncto Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui dan memahami bentuk perjanjian dalam Transaksi E-toll antara Konsumen dan Bank dikaitkan dengan Buku III KUH Perdata, hak dan kewajiban para pihak Transaksi E-toll dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum konsumen atas transaksi E-toll.
Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan metode penelitian dengan cara spesifikasi penelitian yang berupa deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendeketan yang digunakan adalah perundang-undangan, yaitu meneliti data sekunder yang terkait dengan obyek penelitian. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa secara umum, bentuk perjanjian dalam proses transaksi E-toll antara Konsumen, PT. Jasa Marga dan Bank dilakukan secara lisan. Para pihak mengikatkan diri dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pembelian E-toll. Hak dan Kewajiban para pihak dalam transaksi E-toll, yaitu hak konsumen antara lain mendapatkan pelayanan yang sesuai standar,kewajiban konsumen antara lain membayar Tol sesuai tarif, hak Jasa marga anatar lain menerima pendapatan Tol, kewajiban Jasa Marga antara lain jalan tol memenuhi syarat kelayakan untuk dioperasikan, hak Bank antara lain mendapatkan hasil pengelolaan uang yang mengendap, kewajiban bank antara lain melaksanakan kegiatan pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas transaksi E-toll jika terjadi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga atau Bank, dapat dilakukan dengan menempuh upaya tuntutan ganti rugi dengan cara menggugat operator jalan tol melalui pengadilan yaitu peraturan perundang-undangan, pengaturan secara mandiri atau secara nonhukum dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Undergraduate Theses

File Attachment