No image available for this title

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT DALAM MENUNJANG PENGEMBANGAN BISNIS TRANSPORTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



Amanat Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, namun yang terjadi sampai saat ini masih tidak jelas kepastian hukumnya karena para pekerja tersebut masih dalam status harian lepas yang artinya mereka tidak memiliki pendapatan yang tetap dan pekerjaan yang tetap dalam hal kepastian pekerjaan dan jaminan kehidupan mereka.
Tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja moda transportasi angkutan darat dalam menunjang pengembangan bisnis transportasi. Serta untuk mengetahui solusi hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja moda transportasi darat sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai tinjauan yuridis normatif terhadap perlindungan hukum terhadap pekerja moda transportasi angkutan darat dalam menunjang pengembangan bisnis transportasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus.
Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan pertama adalah betapa pentingnya peran ketenagakerjaan bagi lembaga/badan usaha milik negara maupun milik swasta dalam upaya membantu tenaga kerja untuk memperoleh hak-hak nya maka dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan kesimpulan untuk permasalahan kedua adalah solusi untuk perlindungan hukum bagi pekerja moda transportasi darat adalah dengan mewujudkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Adapun penjelasan mengenai KHL adalah Ketentuan KHL itu diatur dalam Peraturan Mennakertrans No Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak Pada dasarnya pemberian upah merupakan salah satu aspek penting dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan besar kecilnya suatu upah tidak boleh di bawah upah minimum, yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi para pekerja (Penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses

File Attachment