No image available for this title

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KRITERIA TANAH TERLANTAR HAK GUNA USAHA BERDASARKAN HUKUM TANAH NASIONAL



Penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kriteria tanah telantar terhadap
HGU berdasarkan UUPA serta mengkaji fungsi asas hak menguasai negara dalam
penertiban hak guna usaha berdasarkan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban
Kawasan dan Tanah Telantar.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang
menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep legis positivisi memandang hukum
identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga
atau pejabat yang berwenang dan meninjau hukum sebagai sistem normatif yang
mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata serta
melanggar norma-norma lain bukan sebagai hukum.
Kriteria tanah telantar dalam PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan
dan Tanah Telantar yaitu Hak Milik, HGU, HGB dinyatakan sebagai tanah
telantar dan jatuh menjadi tanah negara apabila tanah tersebut dengan sengaja
tidak dipergunakan oleh pemegang haknya sesuai dengan keadaannya atau sifat
dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik. Pertimbangan PP 20 tahun
2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar adalah untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan.


Detail Information

Statement of Responsibility
Description
-
Publisher STHB : Bandung.,
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Content Type
Master Theses
Keyword(s)

File Attachment