Pemerintah telah menetapkan kondisi pandemik Covid-19 dan ditangani sistematis menurut ketentuan pedoman pemerintah, penanganan Covid-19 menghasilkan Limbah B3 dan sampah. Berkembangnya sumber-sumber timbulan Limbah B3 dan sampah Covid-19 dan adanya pelaksanaan uji deteksi dan vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia. Sejak awal pandemi Covid-19 telah membawa dampak bagi lingkungan hidup sehingga, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SE.3/MENLHK/PLSB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease - 19 (Covid-19). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi Surat Edaran Nomor. SE.3./MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/
2021 dalam pengelolaan serta pengawasan Limbah B3 dan sampah Covid-19 dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanganan Limbah B3 dan sampah Covid-19 di Provinsi Jawa Barat.
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini yaitu menggunakan penelitian hukum terdiri dari penelitian yuridis normatif (yuridis dogmatis) dan yuridis empiris (yuridis sosiologis). Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan (penelitian data sekunder) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan Penelitian yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan (penelitian data primer).
Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengawasan Limbah B3 dan sampah Covid-19 haruslah berdasarkan asas legalitas yaitu undang-undang (hukum tertulis) namun dalam situasi darurat dibutuhkannya diskresi berupa peraturan kebijakan yaitu dengan Surat Edaran Nomor: SE.3./MENLHK/PLSB3/PLB.3/3/2021 surat edaran tersebut merupakan pedoman pengelolaan dan pengawasan terhadap Limbah B3 dan sampah Covid-19 di Indonesia. Untuk mengatasi kendala dalam penanganan Limbah B3 dan sampah Covid-19 di Provinsi Jawa Barat yaitu dengan mensosialisasikan, mengkoordinasikan dan mengimplementasikan Surat Edaran Nomor. SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan Corona Virus Disease - 19 (Covid-19). Serta dalam pengelolaan Limbah B3 dan sampah Covid-19 di Provinsi Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Jasa Medivest. Selanjutnya dalam pengawasan Limbah B3 dan sampah Covid-19 di Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
